Silabus Hukum Kepartaian dan Pemilu

SILABUS

Hukum Kepartaian dan Pemilu

Oleh :

Teguh Imam Sationo,S.H.,M.Sc.

NPK 510 810 229

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

YOGYAKARTA

SILABUS

Program Studi             :  Ilmu Hukum

Mata Kuliah                :  Hukum Kepartaian dan Pemilu

Jumlah SKS                : 2 SKS

Semester                      :  VII

Standar Kompetensi   :  Memahami Partai Politik dan sistem kepartaian yang berlaku, memahami sistem pemili legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pilkada dan hubungan partai politikdengan birokrasi dan sistem demokrasi serta kenerja legislatif

No	Materi Pokok	Pertemuan Ke	Referensi
1	Partai Politik di Indonesia : Pengertian Partai Politik, Fungsi-fungsi partai politik, Dasar hukum pembentukan partai politik, Sejarah partai politik di Indonesia	1	Terlampir
2	Tipologi Partai Politik	2	Terlampir
3	Sistem Kepartaian di Indonesia, Sejarah dan perkembangan	3	Terlampir
4	Kelompok Kepentingan (Interest group)	4	Terlampir
5	Demokratisasi politik	5	Terlampir
6	Elit Politik/Elit Partai	6	Terlampir
7	Birokrasi dan Partai Politik: Klasifikasi Tujuan dan manfaat birokrasi	7	Terlampir
8	Pemilihan Umum (Pemilu): Pengertian, Tujuan dan Azas	8	Terlampir
9	Sistem Pemilihan Umum	9	Terlampir
10	Penyelenggara Pemilu: KPU	10	Terlampir
11	Pemilu Legislatif	11	Terlampir
12	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	12	Terlampir
13	Pemilihan Kepala Daerah	13	Terlampir
14	Hubungan Kepartaian dengan pemilu	14	Terlampir
15	Klasifikasi Partai Politik	2	Terlampir
16	Sistem Kepartaian di beberapa Negara (Amerika Serikat, Inggris, Australia, Rusia, Cina)	3	Terlampir
17	Terbentuknya kelompok kepentingan, Jenis kelompok kepentingan	4	Terlampir
18	Model Pembangunan Politik	5	Terlampir
19	Hubungan elit politik dengan masyarakat	6	Terlampir
20	Perspektif Birokrasi terhadap Partai	7	Terlampir
21	Sistem Proporsional, Sistem Distrik	9	Terlampir
22	Penyelenggara Pemilu: KPU Propinsi	10	Terlampir
23	Daerah Pemilihan	11	Terlampir
24	Kinerja Legislatif	14	Terlampir
25	Sistem Satu Partai, Sistem Dua Partai, Sistem Multi Partai	3	Terlampir
26	Saluran kelompok kepentingan	4	Terlampir
27	Komunikasi Politik	5	Terlampir
28	Konflik dan integrasi elit	6	Terlampir
29	Penyelenggara Pemilu: KPU Kabupaten / Kota	10	Terlampir
30	Electoral Treshold, Parliamantary Treshold, Perhitungan Jumlah Kursi DPR/DPRD	11	Terlampir
31	Upaya Peningkatan Kinerja Legislatif	14	Terlampir

 NB :

2 Sks : jumlah pertemuan 16 kali (dikurangi ujian 2 kali)

3 Sks : Jumlah pertemuan 24 kali (dikurang 2 kali ujian)

4 sks : Jumlah pertemuan 32 kali (dikurangi 2 kali ujian)

DAFTAR REFERENSI

1. Miriam Budiardjo, Dasar Ilmu Politik, Gramedia pustaka Utama, Jakarta, 1994.
2. Arbi Sanit, Partai, Pemilu dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997
3. Arbi Sanit’, Sistem Politik Indonesia; Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan, Raja GrafindoPersada, Jakarta 1993
4. Mochtar Mas’oed, Politik, Biokrasi dan Pembangunan, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1994.
5. Abdul Bari Azed (Ed), Sistem-sistem Pemilihan Umum Suatu Himpunan Pemikiran, FH UI, Jakarta, 2000
6. Andi Sandi ATT, Tanggung Jawab Parpol dalam Optimalisasi Fungsi DPRD Menuju Pelaksanaan Otonomi Daerah, Mimbar Hukum, No.________, hlm. 16-21
7. Undang Undang Pemilu (UU Nomor 7/2010)
8. Undang Undang Penyelenggara Pemilu (UU No. /2011)
9. Undang Undang Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004)